Kolonialisme Eropa di Indonesia


DAMPAK KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DI BERBAGAI DAERAH

Bidang Politik
Pada awal abad ke-20 pengaruh Belanda makin besar, mereka ikut campur masalah intern negara-negara tradisional, seperti masalah pergantian tahta, pengangkatan pejabat birokrasi, dan kebijakan politik negara. Ini berarti kekuasaan Belanda semakin besar dan sedangkan kekuasaan raja-raja atau Bupati semakin kecil. Mereka dijadikan pegawai pemerintah Belanda dengan kekuasaan yang terbatas bahkan hak-hak yang diberikan oleh adat telah hilang, kepemilikan atas tanah jabatanpun dihapus dan mereka diberi gaji.

Bidang Sosial Ekonomi
Fungsi penguasa pribumi hanya sebagai alat dan pegawai pemerintah Belanda. Mereka digaji dengan uang, tidak boleh memungut pajak dan upeti. Masuknya sistem ekonomi uang maka beban rakyat semakin berat. Ekonomi uang memudahkan pemerintah Hindia Belanda untuk memungut pajak kepada rakyat, contoh Sistem sewa tanah, sangat memberatkan terutama penduduk desa sehingga kemiskinan tinggi. Pemerasan dan penindasan menimbulkan rasa anti pemerintah dikalangan rakyat yang pada akhirnya memicu timbulnya perlawanan-perlawanan.

Bidang Kebudayaan
Pengaruh kehidupan Barat di lingkungan masyarakat Indonesia makin meluas, pola hidup, cara berpakaian, tradisi keraton mulai menghilang. Dalam bidang agama mulai banyak penduduk yang memeluk agama nasrani. Besarnya pengaruh barat menimbulkan kekawatiran dikalangan masyarakat bahwa kebudayaan barat dapat merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi meluasnya pengaruh Barat antara lain dilakukan dengan berpegangan pada agama.

BENTUK-BENTUK PERLAWANAN RAKYAT DALAM MENENTANG KOLONIALISME BARAT DI INDONESIA

Perlawanan Rakyat Makasar
Diantara kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan adalah Gowa dan Talo. Kerajaan Gowa bergabung dengan keajaan tallo dan menjadi kerajaan Gowa-Tallo atau Makasar. Kerajaan Makasar anti dengan Belanda karena politik monopolinya, serta selalu ikut campur urusan politik kerajaan dan membatasi pelayaran orang-orang Makassar.
Sultan Hasanudin merupakan raja Makasar berusaha membela kepentingan rakyat dan kedaulatan kerajaan dari Belanda. Beliau harus menghadapi Aru Palaka raja Bone yang dibantu Belanda. Dengan tipu daya akhirnya Sultan Hasanudin dapat dikalahkan oleh Belanda dan harus menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667, ini berarti berakhirnya kedaulatan kerajaan Makasar.

Isi perjanjian Bongaya:

  1. Wilayah Makassar terbatas pada Goa, Wilayah Bone dikembalikan kepada Aru Palaka
  2. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC
  3. Makassar tertutup untuk semua bangsa, kecuali VOC dengan hak monopolinya
  4. Semua benteng harus dihancurkan, kecuali benteng Ujung Pandang yang kemudian namanya diganti menjadi Benteng Rotterdam
  5. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250.000 Ringgit

Perlawanan Pattimura (1817)
Perlawanan Pattimura terjadi di Saparua, yaitu sebuah kota kecil di dekat pulau Ambon.

Sebab-sebab terjadinya perlawanan terhadap Belanda adalah :
1.    Rakyat Maluku menolak kehadiran Belanda karena pengalaman mereka yang menderita dibawah VOC
2.    Pemerintah Belanda menindas rakyat Maluku dengan diberlakukannya kembali penyerahan wajib dan kerja wajib
3.    Dikuasainya benteng Duursteide oleh pasukan Belanda
Akibat penderitaan yang panjang rakyat menetang Belanda dibawah pimpinan Thomas Matulesi atau Pattimura. Tanggal 15 Mei 1817 rakyat Maluku mulai bergerak dengan membakar perahu-perahu milik Belanda di pelabuhan Porto. Selanjutnya rakyat menyerang penjara Duurstede. Residen Van den Berg tewas tertembak dan benteng berhasil dikuasai oleh rakyat Maluku.
Pada bulan Oktober 1817 pasukan Belanda dikerahkan secara besar-besaran, Belanda berhasil menangkap Pattimura dan kawan-kawan dan pada tanggal 16 Nopember 1817 Pattimura dijatuhi hukuman mati ditiang gantungan, dan berakhir perlawanan rakyat Maluku.

Perang Padri (1821 – 1837)
Semula perang Padri merupakan perang saudara antara kaum adat dengan kaum Padri yang terjadi di Sumatra Barat. Namun pada perkembangan selanjutnya perang ini meluas menjadi perang antara rakyat Sumatra Barat melawan Belanda
Latar belakang Perang Padri  :
1.    Pertentangan antara Kaum adat dengan kaum Paderi
Kaum adat adalah penganut agama Islam namun mereka juga menjalankan adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti berjudi, minum minuman keras, dan menyabung ayam.
Kaum Padri  adalah mereka yang pulang dari ibadah haji dan ingin memberantas adat kebiasaan yang bertengangan dengan ajaran agama Islam.
2.    Campur tangan Belanda untuk membantu kaum adat melawan kaum Padri
Kaum Padri dipimpin oleh Datuk Malin Basa (Imam Bonjol), Tuanku Nan Renceh dan lain-lain. Mereka menggunakan siasat perang gerilya sementara Belanda menggunakan siasat benteng, yaitu mendirikan benteng untuk pertahanan, seperti benteng  Fort van der Capellen di Batu Sangkar dan benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Perang sempat dihentikan sementara, karena Belanda butuh pasokan tentara yang ada di Sumatra untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro (di Jawa).
Setelah perang Diponegoro dapat dipadamkan maka tentara ditarik kembali ke Sumatra untuk melanjutkan peperangan melawan kaum Padri.  Dalam perkembangan berikutnya kaum Adat akhirnya bergabung dengan kaum Padri. Pada tahun 1837 pasukan Belanda berhasil menerobos benteng Bonjol dan dapat menangkap Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya Ia diasingkan ke Cianjur lalu dipindahkan ke Minahasa sampai akhirnya wafat. Maka berakhirlah perlawanan Kaum Padri dan Belanda berkuasa di Minangkabau.

Perang Diponegoro (1825 – 1830)   
Sebab-sebab terjadinya perang Diponegoro
A.    Sebab Umum
(1)    Wilayah raja-raja di Jogyakarta semakin kecil akibat campur tangan Belanda
(2)    Kesengsaraan golongan bangsawan karena dilarang menyewakan tanahnya
(3)    Para Ulama gelisah dengan berkembangnya kebudayaan yang bertentangan dengan agama islam
(4)    Rakyat menderita akibat tindakan pemerasan oleh Belanda
B.    Sebab Khusus
Belanda merencanakan pembuatan jalan raya yang melintasi tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo (Yogyakarta) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasukan Diponegoro menghindari perang terbuka dan melakukan perang gerilya. Untuk menghadapinya Belanda melakukan siasat benteng stelsel yaitu mendirikan banteng pada setiap daerah yang dikuasainya dan mempersempit ruang gerak Pangeran diponegoro
Pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro dipancing untuk mau diajak berunding oleh Gubernur Jenderal de Kock . Namun setelah sampai di tempat perundingan Pangeran Diponegoro ditangkap. Akhirnya beliau wafat di benteng Roterdam dan dimakamkan di Makasar Sulawesi Selatan.

Perlawanan Rakyat Aceh
Penyebab terjadinya perang Aceh sebagai berikut :
•    Pemerintah kolonial ingin menguasai Aceh sebagai kerajaan yang kuat
•    Traktat London 1824 dan Traktat Sumatra 1871 memberi kedaulatan penuh pada Aceh dan itu menjadi ancaman Belanda yang ingin menguasai seluruh Nusantara. Belanda menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda di Nusantara namun ditolak oleh rakyat Aceh.
Akhirnya Belanda menyerang tanggal 26 Maret 1873 dibawah pimpinan Jenderal Kohler. Belanda berusaha menguasai Masjid Raya Aceh yang diduga merupakan pusat pertahanan pasukan Aceh. Serangan ini dapat digagalkan dan jenderal Kohler gugur. Belanda mengirimkan pasukan kembali yang dipimpin Jenderal Van Swieten dan berhasil menduduki Kutaraja ibu kota kerajaan Aceh.

Untuk menghadapi perang itu Belanda menggunakan siasat Konsentrasi Stelsel, yaitu memusatkan kekuatan pada daerah yang sudah dikuasainya. Salah seorang pemimpin Aceh yaitu Teuku Umar berpura-pura bergabung dengan tentara Belanda, tujuannya untuk mendapatkan senjata. Setelah senjata didapat Ia kembali
Bergabung dengan pejuang lainnya seperti Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Teuku Cik Dik Tiro, Panglima Polim, dll.
Setelah Belanda melaksanakan saran-saran Dr.Snouch Hurgronje akhirnya Aceh dapat dikuasai Belanda tahun 1904.

Perlawanan Rakyat Bali
Di Bali berdiri banyak kerajaan diantaranya kerajaan Buleleng, Karang Asem, Klungkung, Gianyar, Badung, Tabanan, Mengwi, dan Jembrana. Mereka memiliki tradisi Hak Tawan Karang yaitu hak penguasa setempat untuk menawan dan menguasai kapal beserta isinya. Pada tahun 1844 kapal dagang Belanda sengaja di damparkan di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng agar terkena Hak Tawan Karang.
Penawanan kapal tersebut dijadikan alasan Belanda menyerang Buleleng tahun 1848. Pertempuran mempertahankan Buleleng dikenal sebagai Puputan Jagaraga, selain itu Puputan Badung 1906, Puputan Kusamba 1908 dan Puputan Klungkung.
Untuk merebut Benteng Jagaraga, Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran.  Belanda menyerang dari depan dan belakang benteng. Benteng Jagaraga dihujani tembakan meriam. Banyak korban berjatuhan, tidak ada satupun laskar jagaraga yang melarikan diri. Mereka semua gugur termasuk  I Gusti Ketut Jelantik .

Perlawanan Rakyat Banjar
Perlawanan di Kalimantan Selatan (Banjarmasin) terjadi karena persaingan anggota keluarga kerajaan untuk naik tahta pada tahun 1859. Banyak anggota kerajaan yang ingin naik tahta bekerjasama dengan Belanda. Keadaan di atas ditentang salah seorang Pangeran yaitu Pangeran Antasari. Pangeran Antarasi melakukan perlawanan sampai tahun 1862, dan berakhir tahun 1863.

Perang Tapanuli (1878 – 1907)
Perlawanan mengusir Belanda terus terjadi di berbagai daerah. Perlawanan dilakukan oleh raja, sultan, pangeran maupun oleh rakyat. Perlawanan rakyat Tapanuli yang dilakukan dilingkungan kerajaan Batak dipimpin oleh raja Sisingamangaraja XII.
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL
Selanjutnya karena semakin banyak pedagang Belanda yang datang ke Indonesian timbul persaingan. Hal yang sama terjadi juga di negeri Belanda. Selain itu mereka juga harus bersaing dengan pedagang Portugis, Spanyol dan Inggris yang mengancam mendatangkan kerugian bagi Belanda. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda maka pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur
Setelah berhasil merebut Ambon dari Portugis, VOC memperluas pengaruhnya ke wilayah Jawa terutama Jayakarta. Dibawah pimpinan Jan Pierterszoon Coen, VOC berhasil merebut Jayakarta tahun 1619 dari tangan pangeran Wijayakrama dan menggantinya menjadi kota baru yaitu Batavia yang kemudian menjadi pusat dan basis kekuatan VOC. Untuk melancarkan kekuasaanya VOC melakukan cara-cara seperti kekerasan, peperangan, pengusiran dan pembunuhan, menghancurkan pusat-pusat perdagangan Islam dan melakukan tipu muslihat.
Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :
1. Verplichte Leverranties
Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Tidak boleh menjual hasil bumi selain  kepada VOC.
Contoh penyerahan wajib, lada, rempah-rempah kepada VOC.
2. Contingenten
Kewajibkan bagi rakyat untuk bayar pajak berupa hasil bumi
3.  Peraturan tentang ketentuan awal dan jumlah tanaman rempah- rempah yang boleh ditanam
4.  Pelayaran Hongi
Pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang)untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarannya di Maluku.
5.  Ekstirpasi
Hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi over produksi yang dapat menyebabkan harga merosot.
Belanda (1800-1807) VOC dibubarkan bulan Desember 1799 karena mengalami krisis keuangan akibat perang-perang yang dilakukannya, korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, serta kalah bersaing dengan kongsi dagang lain. Sejak saat itu pemerintahan di Indonesia berada dibawah pemerintahan  Hindia Belanda.
Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal Belanda sebagai wakil raja/ratu Belanda. Situasi politik yang terjadi di Eropa berpengaruh pula ke Indonesia salah satu contohnya pada waktu Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis, maka secara tidak langsung Hindia Belanda berada dibawah kekuasaan Perancis dengan mengirim Herman William Daendels.
Perancis (1808-1811)
Pada tahun 1804 Napoleon Bonaparte mengangkat dirinya menjadi Kaisar di Perancis. Perubahan ini membawa pengaruh pada negara-negara Eropa termasuk Belanda. Pada tahun 1806 pemerintah Belanda jatuh ketangan Perancis. Napoleon Bonaparte mengangkat keponakannya Louis Bonaparte menjadi raja Belanda dengan demikian secara tidak langsung Indonesia berada dibawah imperium Perancis. Pada tahun 1808 Louis Bonaparte mengangkat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Indonesia).

Selama menjadi Gubernur Jenderal di pulau Jawa Daendels mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempertahankan pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris antara lain :
a. Meningkatkan jumlah prajurit dari 4.000 menjadi 18.000
b. Mendingkatkan kesejahteraan prajurit
c. Membuat benteng baru

d.Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya
e. Membangun jalan raya sepanjang 1.000 km dari Anyer (Banten) – Panarukan (Jawa Timur)
f. Membangun armada laut di Ujung Kulon (Banten Selatan) dan Merak (Banten Utara)
2. Mengatur dan menata kembali pemerintahan di Indonesia
3. Membereskan masalah keuangan di Indonesia
Daendels terkenal sebagai penguasa yang disiplin, keras dan kejam. Kekejaman yang dilakukan oleh Daendels banyak dikritik parlemen Belanda, ketidakmampuan Daendels untuk mengatasi kesulitan keuangan menyebabkan ia digantikan oleh Janssens.
Pada abad ke 18 pedagang Inggris sudah banyak yang berdagang dengan Indonesia, sejak Belanda jadi sekutu Perancis, Inggris selalu mengancam kedudukan Belanda di Indinesia.
Setelah Indonesia jatuh ke tangan Inggris Gubernur Jenderal EIC (East Indian Coompany) Lord Minto, mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa di Indonesia dan berkedudukan di Batavia. Ia merebut seluruh wilayah Belanda di Indonesia pada tahun 1811. Wilayah Indonesia oleh Raffles dibagi atas empat wilayah administrasi yaitu: Malaka, Bengkulu, Jawa dan Maluku.
Selama berkuasa di Indonesia Raffles melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
1. Menghapus kerja paksa rodi yang pernah diterapkan oleh VOC dan Daendels
2. Menghapus pelayaran hongi
3. Menghapus perbudakan
4. Menghapus penyarahan wajib dan hasil bumi
5. Mengurangi kekuasaan para Bupati
6. Menerapkan pengadilan dengan sistem juri
7. Melaksanakan system landrente
Namun system sewa tanah yang diterapkannya mengalami kegagalan hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat pedesaan belum mengenal ekonomi uang, kesulitan menentukan luas kepemilikan tanah, tingkat kesuburannya dan besarnya pajak bagi setiap penyewa serta tidak ada dukungan dari para bupati.  Keinginan Raffles untuk memperbaiki kebijakannya ini terhalang oleh terjadinya perubahan politik di Eropa yang membuatnya terpaksa meninggalkan Indonesia.
Walaupun Inggris hanya berkuasa singkat namun Raffles meninggalkan karya yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia, diantaranya menulis buku History of Java, merintis pembuatan Kebun Raya Bogor dan penemuan bunga Bangkai (Rafflesia arnoldi).
Hindia Belanda (1816 – 1942)
Sejak Konvensi London tahun 1814 yang isinya menetapkan bahwa Belanda akan kembali memperoleh jajahanya (Indonesia) dari Inggris, berarti Indonesia kembali di jajah Belanda.Penderitaan bangsa Indonesia semakin meningkat.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1816 – 1942 adalah sebagai berikut :
Tanam Paksa
Pada tahun 1830 pemerintah kolonial Belanda dibawah gubernur jenderal Van den Bosch memberlakukan tanam paksa yang bertujuan meningkatkan produksi perkebunan terutama produksi yang sangat laku  di pasar internasional pada waktu itu yaitu teh, kopi, tebu, tembakau, indigo.
Aturan Tanam Paksa:
a. Setiap petani wajib menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku dipasaran Eropa, seperti: kopi, nila,tebu, tembakau dan teh.
b. Kegagalan panen akibat bencana alam ditanggung pemerintah
c. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah dibebaskan dari pajak
d. Jika hasil panen melebihi ketentuan, kelebihan itu akan dikembalikan kepada petani
e. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi
f. Penduduk yang tidak mempunyai lahan, wajib kerja diperkebunan milik Belanda selama 66 hari.
Dalam pelaksanaanya, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia. Akhirnya pemerintah kolonial menghentikan Tanam Paksa 1870 dan menggantikannya dengan system ekonomi terbuka.
Melalui sistem ekonomi terbuka pemerintahan  kolonial Belanda menjadikan wilayah Indonesia sebagai daerah tempat dilaksanakannya imperialisme modern. Salah satu Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung sistem tersebut maka dikeluarkanlah Undang-undang Agraria.
Undang-Undang Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet)
Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) antara lain karena kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Tujuan Undang-Undang ini adalah  :
– Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing.
– Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti dari Inggris, Belgia, USA, Jepang, Cina, dan lain-lain.
– Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan.
Dampak dikeluarkannya UU Agraria antara lain. Perkebunan diperluas, baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa. Angkutan laut dimonopoli oleh perusahaan KPM yaitu perusahaan pengangkutan Belanda.
Sekilas aturan yang ditetapkan dalam Tanam Paksa tidak memberatkan. namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dampak Tanam Paksa bagi pemerintah Hindia Belanda sangat banyak antara lain kas Belanda dan hutang Belanda dapat diatasi bahkan mengalami surplus (kelebihan), sebaliknya bagi rakyat Indonesia tanam paksa memberatkan dan menyengsarakan rakyat, namun secara tidak langsung petani dapat mengenal jenis tanaman eksport, mengenal jenis tanah untuk tanaman tertentu serta mengetahui cara mengolah lahan dengan baik.
Dampak langsung tanam paksa bagi rakyat adalah banyak tanah pertanian yang terbengkalai karena petani tidak mempunyai waktu untuk mengolahnya, adanya gagal panen, akibatnya terjadi kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.
Berita kesengsaraan rakyat Indonesia akibat tanam paksa sampai juga kenegeri Belanda. Kritikan agar tanam paksa dihapuskan muncul dari orang-orang Belanda sendiri, antara lain melalui tulisan, salah satu diantaranya sebuah buku, yang berjudul Max Havelaar yang dikarang oleh Douwes Dekker. Buku ini menceritakan kekejaman pemerintah Belanda yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat di Banten.
Sejak beredarnya buku Max Havelaar karangan Douwes Dekker dan Suiker Contracten oleh Fransen Van der Putte, berangsur-angsur tanam paksa dihapuskan. Menyadari kenyataan bahwa tanam paksa banyak memberikan keuntungan untuk Belanda mendorong pemerintah kolonial untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Dengan alasan memajukan bangsa Indonesia itulah kemudian dilaksanakan Politik Etis.
Poklitik Etis (politik balas budi) di cetuskan oleh Van Deventer  menurut Van Deventer ada tiga  cara untuk memperbaiki nasib rakyat Indonsia yaitu melalui:
1. Edukasi (pendidikan)
2. Irigasi (pengairan)
3. Emigrasi (perpindahan penduduk keluar Pulau Jawa)
Sekilas politik etis akan memberikan perbaikan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia, namun kenyataanya hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah Belanda didorong oleh pengusaha asing yang membutuhkan tenaga kerja terdidik dengan upah yang murah. Irigasi bertujuan mengairi perkebunan-perkebunan milik Belanda sementera pengairan untuk rakyat Indonesia hanya sedikit. Sementara itu pemindahan penduduk dari pulau Jawa keluar Jawa digunakan untuk mengolah perkebunan milik Belanda, seperti di Deli (perkebunan tambakau) dan Lampung.

Sekilas politik etis akan memberikan perbaikan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia, namun kenyataanya hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah Belanda didorong oleh pengusaha asing yang membutuhkan tenaga kerja terdidik dengan upah yang murah. Irigasi bertujuan mengairi perkebunan-perkebunan milik Belanda sementera pengairan untuk rakyat Indonesia hanya sedikit. Sementara itu pemindahan penduduk dari pulau Jawa keluar Jawa digunakan untuk mengolah perkebunan milik Belanda, seperti di Deli (perkebunan tambakau) dan Lampung.

3 thoughts on “Kolonialisme Eropa di Indonesia

  1. Pingback: MANUSIA PURBA DI INDONESIA | SKOLASTIKA

  2. Pingback: Masa Pra Aksara di Indonesia | SKOLASTIKA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s